Pasar Rakyat Rapa Butuh Renovasi dan Relokasi

Kondisi Pasar Rakyat Rantau Panjang (Rapa), butuh renovasi dan relokasi (dipindahkan). Kondisi 'pasar sore', alias pasar buka sore ini, memprihatinkan.

Bangunan utama pasar atau TPI, kondisinya telah condong. Kondisi bangunan yang berada di bahu Jalan Nelayan ini, letaknya tidak aman. Kendaraan roda 6, pemasok BBM PLTD KKU, sering lalu-lalang disini. Akibatnya, badan jalan memuai ke parit, menyebabkan bangunan pasar menjadi condong.

Selain berada di sisi bahu jalan, ada beberapa alasan pasar ini harus di renovasi/di relokasi. Pertama, dari sisi keamanan dan kenyamanan, jelas pasar ini tidak memenuhi kriteria itu.

Sebab, pasar tersebut terlalu dekat dengan badan jalan umum, jalan Nelayan. Tambah lagi, lokasi parkir kendaraan tidak tersedia. Sehingga kendaraan pengunjung parkir sembarangan, penyebab rawan kecelakaan.

Kedua, karena kondisi pasar induk sudah condong ke jalan. Semakin hari semakin condong, akibat badan jalan muai. Karena jalan tanpa aspal ini, menjadi akses utama roda 6, pemasok BBM PLTD. Apa lagi tebing Parit Koperasi tersebut, tanpa turab. Sehingga tanah badan jalan mudah memuai dan rontok, lari ke parit.

Ketiga, renovasi/relokasi pasar tersebut penting dilakukan, agar tercipta pasar rakyat yang representatif. Pasar yang tertata dengan baik, serta tersedia fasilitas pendukungnya. Setidaknya memberikan kenyamanan dan keamanan, buat penjual dan pembeli.

Saat ini, hanya tersedia lapak jual beli ikan saja. Sedangkan untuk pedangang sayur-mayur, buah-buahan dan lainnya tidak tersedia. Penjual lain, membangun kios sendiri, sealahkadarnya.

Keempat, jika renovasi/relokasi terwujud, selain sebagai pusat perekonomian masyarakat, juga untuk PADes. Sehingga pertumbuhan ekonomi desa/masyarakat akan meningkat. Serta kemandirian desa, berlahan akan terwujud.

Persoalannya, renovasi/relokasi butuh biaya besar. Mulai dari persiapan lokasinya, hingga pembangunannya, butuh dana besar. Dari mana sumber dananya? Dari ADD (Alokasi Dana Desa) atau DD (Dana Desa)?

Bisa saja dari DD/ADD, tapi tidak bisa sekaligus. Paling tidak butuh waktu 2 tahun anggaran jika difokuskan. Jika harus terbagi dengan kegiatan lain, paling tidak butuh waktu 3 tahun membangunnya. Sementara, belanja desa tidak semata fisik saja.

Belanja pegawai, pembinaan, pemberdayaan dan lainnya, bersumber dari dana yang sama. Sedangkan jumlah total DD/ADD per 2019, sekitar Rp. 2,2 Milyar saja.

Pilihannya, bisa menggunakan dana desa, jika difokuskan. Intervensi Pemerintah Kabupaten, melalui dinas terkait. Atau membuat terobosan ke pusat, ke kementerian terkait. Seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT).

Saat ini, Pemerintah Desa sedang merencanakan dan menyiapkan usulan ke Kementerian PDT. Hal ini sejalan dengan status Rantau Panjang, masih menyandang desa berkembang.

Sebagai desa yang menyandang status berkembang, tentu butuh perhatian khusus dari pemerintah. Agar dari desa berkembang, berubah menjadi desa maju. Kemudian, menjadi desa mandiri, sesuai tujuan akhir pemerintah. Semoga.

Share: