𝐊𝐞𝐠𝐢𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐓𝐊𝐇 𝐃𝐞𝐬𝐚 𝐑𝐚𝐧𝐭𝐚𝐮 𝐏𝐚𝐧𝐣𝐚𝐧𝐠

Untuk melegalitaskan kepemilikan lahan warga Rantau Panjang, Tim TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) Kalbar turun pemetaan. Yaitu, pemetaan kepemilikan lahan warga yang berstatus di Hutan Produksi (HP).

Tim tersebut  di pimpin oleh Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Kalbar. Di dampingingi Dinas PU Provinsi, BPN Provinsi, Dinas Perkim dan LH Provinsi. Kemudian Bappeda KKU, OPD terkait lainnya, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.

Tugas tim ialah, Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inven PTKH). Dasar kerja tim, salah satunya, surat Bupati Kayong Utara Nomor 522/1248/BAPPEDA.III, tanggal 24 Juni 2019.

Di Rantau Panjang, terdapat lebih dari 1.000 hektar kawasan HP yang telah di garap warga, sejak 1997 - sekarang. Sebab, sejak di garap, kondisi HP bukan hutan lagi. Namun kawasan terbuka (semak belukar), akibat kebakaran besar 1990-an.

Luasan HP yang mencapai hampir 2.000 hektar tersebut,  50 hektarnya sudah dibebaskan, yaitu sekitar Tersier 5. Sedangkan dari Tersier 6 - 10, seluas lebih dari 1.000 hektar, akan dibebaskan tahun ini. Yaitu, melalui program TORA yang sedang ditangani Tim Inven PTKH.

Bersama Kades, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Rantau Panjang, tim turun survei pemetaan. Kemudian mengidentifikasi, menginventaritasi dan memvalidasi data lahan yang ada.

Setelah verifikasi dan validasi data rampung, data tersebut di kirim ke Kementerian Kehutanan, untuk diterbitkan SK penetapan. Setelah itu, disampaikan ke Kementerian Agraria/BPN untuk proses selanjutnya.

Apabila telah terbit SK pelepasan HP menjadi APL (Areal Pemanfaatan Lain), maka tidak ada kendala lagi bagi warga yang ingin membuat SKT/sertipikat tanah. Selama ini tidak bisa atau dipetbolehkan, karena statusnya HP.

Masyarakat Rantau Panjang menyambut baik program ini. Hal tersebut disampaikan Buasan, Tokoh Masyarakat Rantau Panjang. Harapannya, dengan terbebasnya status HP, maka akan memudahkan masyarakat mengurus legalitas tanahnya.

Selama ini, lanjut Buasan, banyak program yang gagal masuk ke kawasan tersebut karena statusnya HP.  Dengan dibebasan dari HP, maka kepemilikan masyarakat mutlak dari negara. (admin)

GALERI KEGIATAN TORA 2019

Share: